Pada hari Jum’at, 25 April 2008 yang lalu, saya menyampaikan makalah berjudul “Manajemen Proyek”, dan “Bisnis Kontraktor” pada acara Sertifikasi Keterampilan Tenaga Kerja (SKTK), yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Keterampilan Unit Pendidikan dan Pelatihan Jasa Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Riau.
Kita semua patut mengapresiasi dengan sunguh-sungguh keinginan berbagai pihak, baik pihak pemerintah, pihak pebisnis jasa konstruksi, maupun masyarakat pelaku pembangunan di negara ini, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan produk pembangunan. Pelaksanaan dan produk pembangunan memang selalu menjadi pembicaraan miring, menjadi stigma yang melekat pada para pelaku pembangunan. Jika persoalan ini tidak segera dibenahi maka cara pandang dan stigma ini akan sulit untuk diluruskan.
Masyarakat memang sangat diharapkan berperan sebagai social control, yang bisa mengawasi jalannya pembangunan. Dan pengawasan itu hendaknya dilakukan secara komprehensif, sejak awal hingga akhir. Pengawasan itu harus dimulai sejak adanya usulan masyarakat berdasarkan kebutuhan (bukan keinginan) untuk sebuah proyek kepada pemerintah, pembahasan di legislatif, hingga akhir pelaksanaan proyek. Dengan demikian, masyarakat yang ingin melakukan pengawasan dapat memahami input, output, outcome dan impact proyek, lalu kemudian memberikan penilaiannya. Jangan mengawasi secara sepenggal-sepenggal, karena bisa menimbulkan konplik. Bagaimanapun juga, sebuah proyek adalah proses dalam sebuah system, yang merlukan waktu, mekanisme, dan sangat banyak melibatkan sumberdaya.
Setiap langkah dalam proses itu sangat rawan terhadap penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan itulah yang harus dikontrol. Tidak jarang penyimpangan itu direncanakan secara sistematis, berulang-ulang dan melibatkan banyak orang dan pihak. Hal-hal semacam itulah yang perlu diawasi oleh masyarakat.. Pada tulisan terdahulu, saya mengungkap sebahagian kejahatan tender/lelang yang umum terjadi di tengah penyelenggaraan tender/lelang proyek pemerintah di Indonesia.
Beberapa orang peserta SKTK meminta diagram proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang sebahagian saya posting di sini.
Kita berharap, semoga dengan penyelenggaraan SKTK ini akan memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan produk pembangunan di Indonesia. (Tulisan yang berhubungan dapat dibaca pada buku “Menghapus Jejak Kemiskinan, An Unconventional Approach, Kampar Way” karya: Alfian Malik, ISBN 978-979-792-128-6)
Kita semua patut mengapresiasi dengan sunguh-sungguh keinginan berbagai pihak, baik pihak pemerintah, pihak pebisnis jasa konstruksi, maupun masyarakat pelaku pembangunan di negara ini, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan produk pembangunan. Pelaksanaan dan produk pembangunan memang selalu menjadi pembicaraan miring, menjadi stigma yang melekat pada para pelaku pembangunan. Jika persoalan ini tidak segera dibenahi maka cara pandang dan stigma ini akan sulit untuk diluruskan.
Masyarakat memang sangat diharapkan berperan sebagai social control, yang bisa mengawasi jalannya pembangunan. Dan pengawasan itu hendaknya dilakukan secara komprehensif, sejak awal hingga akhir. Pengawasan itu harus dimulai sejak adanya usulan masyarakat berdasarkan kebutuhan (bukan keinginan) untuk sebuah proyek kepada pemerintah, pembahasan di legislatif, hingga akhir pelaksanaan proyek. Dengan demikian, masyarakat yang ingin melakukan pengawasan dapat memahami input, output, outcome dan impact proyek, lalu kemudian memberikan penilaiannya. Jangan mengawasi secara sepenggal-sepenggal, karena bisa menimbulkan konplik. Bagaimanapun juga, sebuah proyek adalah proses dalam sebuah system, yang merlukan waktu, mekanisme, dan sangat banyak melibatkan sumberdaya.
Setiap langkah dalam proses itu sangat rawan terhadap penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan itulah yang harus dikontrol. Tidak jarang penyimpangan itu direncanakan secara sistematis, berulang-ulang dan melibatkan banyak orang dan pihak. Hal-hal semacam itulah yang perlu diawasi oleh masyarakat.. Pada tulisan terdahulu, saya mengungkap sebahagian kejahatan tender/lelang yang umum terjadi di tengah penyelenggaraan tender/lelang proyek pemerintah di Indonesia.
Beberapa orang peserta SKTK meminta diagram proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang sebahagian saya posting di sini.
Kita berharap, semoga dengan penyelenggaraan SKTK ini akan memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan produk pembangunan di Indonesia. (Tulisan yang berhubungan dapat dibaca pada buku “Menghapus Jejak Kemiskinan, An Unconventional Approach, Kampar Way” karya: Alfian Malik, ISBN 978-979-792-128-6)
masyarakat gerah dengan pembangunan yang ga memberi impact itu, boro-boro mengawasi pembangunan, untuk makan aja masih susah.
ReplyDeletesaya punya definisi sendiri tentang miskin dan kere. Singkatnya, miskin masih bermartabat daripada kere. Miskin tak bermartabat. itulah kere.
ReplyDelete