Mau Ikan, atau Pancing, atau Perahu...?

Mau ikan, atau diajari memancing ikan, atau jika sudah bisa memancing lngsung mendapatkan pancing dan sekaligus perahu untuk memancing? Ini dia program penanggulangan kemiskinan yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Program ini dirancang untuk penanggulangan kemiskinan, dengan membuat tiga cluster masyarakat, yakni kelompok masyarakat diberikan ikan, kelompok masyarakat diajari memancing, dan kelompok masyarakat dibantu untuk punya pancing dan perahu sendiri.

Cluster 1, adalah kelompok masyarakat yang diberi ikan melalui Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Program ini ditujukan kepada kurang lebih 19,1 juta rumah tangga sebagai target (sasaran). Bentuk bantuan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 100 ribu perbulan. Mungkin karena tidak cukup (ada juga aparat yang tega memotong bantuan untuk keperluan operasional), banyak diantara penerima bantuan langsung membeli rokok. Maklum, tidak ada larangan buat beli rokok, katanya. Ada program pendamping sejenis, yang katanya bertujuan untuk penghapusan kemiskinan, seperti program beras untuk rakyat miskin (Raskin), asuransi kesehatan untuk orang miskin, dan Bantuan Operasi Sekolah (BOS). Alhamdulillah.

Kriteria penerima BLT

• Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 M2 per orang
• Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
• Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester
• Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama-sama dengan orang lain
• Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
• Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai dan air hujan
• Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah
• Hanya mengonsumsi daging, susu, ayam satu kali dalam seminggu
• Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun
• Hanya sanggup makan sebanyak satu kali atau dua kali dalam sehari
• Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik
• Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600 ribu per bulan
• Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD, atau hanya SD
• Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual minimal Rp. 500 ribu seperti sepeda motor baik kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Cluster 2, adalah kelompok masyarakat yang diajari bagaimana cara memancing. Program ini dikosentrasikan pada kurang lebih 5.720 kecamatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Bantuan ini tergabung dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), berupa Bantuan Langsung Masyarakat sebesar Rp. 3 milyar per kecamatan. Program ini dilaksanakan dan diawasi oleh para relawan yang dibentuk pada setiap RT/RW (maksudnya oleh masyarakat untuk masyarakat). Mungkin pelajaran memancingnya ada Bab 1, 2, 3, …. dan seterusnya, sehingga kabarnya, dana bantuan ini bisa digunakan untuk memperbaiki jalan atau drainase di lingkungan RT/RW yang tidak berfungsi (yang ini entah Bab ke berapa?). Alhamdulillah

Cluster 3, adalah kelompok masyarakat yang dibantu untuk memiliki pancing dan sekaligus perahu sendiri. Bantuan diberikan melalui Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sasarannya adalah pelaku usaha mikro dan kecil. Bantuan tentu saja dalam bentuk pinjaman yang disalurkan melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai kredit Rp. 5 juta ke bawah. Alhamdulillah

Jika saja para pemilik pancing dan perahu itu mau menyertakan cluster 1 dan 2 bersama-sama seperahu dengan mereka maka beban pemerintah untuk menyediakan ikan pasti akan berkurang. Sayang, ikan yang seharusnya diberikan kepada cluster 1 dimakan juga oleh cluster 2 dan 3. Dari pada repot-repot harus memancing ………….? Baca selengkapnya tentang penanggulangan kemiskinan pada buku "Menghapus Jejak Kemiskinan; An Unconventional Approach, Kampar Way"

Baca selengkapnya......

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2008

Hari ini, Republik Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke 63, sama seperti usia Nabi Muhammad SAW, ketika wafat. Bedanya, pada usia 63 tahun, sebagai seorang pengemban misi kerasulan, beliau berhasil menuntaskan misinya, sebagaimana pernyataan Allah dalam (QS, 5: 3) “… Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu….”, sebuah repleksi misi yang tuntas dan berhasil, serta menjadi penutup sebuah perjuangan yang sangat sempurna. Tapi, hari ini, setelah 63 tahu merdeka, perjalanan bangsa Indonesia dalam mengemban misi sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 45, kita seperti menyaksikan sebuah perjalanan yang tak kunjung tuntas.

Memang sangat tidak relevan membandingkan keberhasilan seorang utusan Allah dengan perjalanan sebuah bangsa. Tetapi setidaknya kita boleh melihat dari perspektif dan kesamaan misi yang diemban, yaitu melawan semua bentuk penindasan (HAM), memberantas kebodohan, dan mengentaskan kemiskinan. Ketika Muhammad SAW pada usia 63 tahun mengakhiri dengan indah misinya, bangsa kita justeru seakan baru memulainya.

Harus diakui bahwa selama 63 tahun perjalanan bangsa Indonesia, kita menjadi saksi terhadap berbagai keberhasilan, kecuali terhadap tiga hal itu, yaitu penindasan, kemiskinan dan kebodohan. Sebagaimana yang saya tulis dalam buku “Menghapus Jejak Kemiskinan; An Unconventional Approach, Kampar Way”, menuntaskan ketiga hal tersebut adalah menjadi kewajiban pemerintah, baik ditinjau dari sisi perspektif keagamaan maupun perspektif kenegaraan.

Kini kita sedang menunggu momentum baru upaya bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi pada Rabu 13 Agustus 2008 memutuskan bahwa anggaran pendidikan Indonesia sebesar 20 persen harus dianggarkan dalam APBN. "Apabila kelak dalam UU APBN yang baru tersebut ternyata anggaran pendidikan tidak juga mencapai 20 persen dari APBN dan dari APBD, maka mahkamah cukup menunjuk putusan ini untuk membuktikan inskonstitusionalnya ketentuan UU dimaksud," kata Jimly Asshiddiqie.

Pemerintah berupaya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009. Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/8), mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan agar anggaran pendidikan 20 persen dari APBN 2009 dipenuhi meski dalam suasana anggaran yang sangat ketat.

Tapi, kemudian kita belum bisa bernapas lega. Pengalaman menunjukkan bahwa kita selalu tidak siap menjalankan sebuah agenda besar. Pengalaman saya (sebagai birokrat di salah satu kabupaten) mengindikasikan bahwa aparatur pemerinath dan masyarakat selalu tidak siap untuk memanfaatkan sebuah momentum sampai kita akhirnya kehilangan momentum tersebut.

Ketika pemerintah mengalokasikan dana dalam jumlah besar, selalu tidak disertai dengan program yang komprehensif. Karena tidak memiliki data-data yang benar, akurat dan valid, maka aparatur pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyusun program cenderung membuat program secara asal-asalan. Berbagai kegiatan diusulkan, tanpa peduli apakah kegiatan tersebut ada kaitannya dengan sasaran, target dan tujuan yang ingin dicapai. Apalagi untuk menyusun program dalam kategori perlu, penting, sangat dibutuhkan, sangat prioritas. Bahkan tidak jarang, para aparatur yang terlibat dalam penyusunan program saling bertanya satu dengan yang lain, “apa lagi ya, yang mau kita usulkan?” maka kemudian muncullah berbagai usulan kegiatan yang tujuannya hanya untuk menyerap dana yang tersedia.

Hasilnya kemudian bisa ditebak, bahwa dana pendidikan sebesar 20 persen yang dialokasikan dalam APBN/APBD tidak akan pernah, tidak akan pernah, sekali lagi tidak akan pernah meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Bangsa kita memang sangat ironi. Di satu sisi, para pelaku pendidikan mengatakan bahwa kualitas pendidikan sulit untuk ditingkatkan tanpa didukung dana yang cukup besar. Sementara disi lain mereka justeru mendukung para calon pemimpin (eksekutif dan legislatif) yang berkampanye dan menjanjikan pendidikan gratis. Lebih ironi lagi, ketika guru-guru yang telah mengantongi sertifikat guru itu berjani akan meningkatkan mutu pendidikan. Tapi ketika Depdiknas akan meningkatkan nilai kelulusan ujian nasional untuk SMP, SMU/SMK, dan akan menerapkan ujian nasional untuk sekolah dasar, semua pelaku pendidikan serentak berteriak menolak. Penolakan itu tidak lebih dari cerminan betapa kita ingin agar semua murid bisa lulus betapun rendah kualitasnya. Padahal, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM adalah menjadi penyebab utama terjadinya stagnasi di dalam berbagai dinamika kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Banyak pakar pendidikan merasa optimis bahwa program sertifikasi guru dan peningkatan kesejahteraan guru adalah faktor utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Tapi saya justeru berpendapat lain, seribu sertifikat tidak akan berarti apa-apa melainkan hanya menjadi penambah koleksi piagam bagi pemegangnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, seperti infrastruktur pendidikan, fasilitas utama dan penunjang, program, anggaran, manajemen sekolah, akademik atmosfir, kualitas guru dan staf pendidik, peran masyarakat, sistem pengawasan dan evaluasi, adalah beberapa diantaranya. Semuanya saling mempengaruhi dan terkait satu dengan yang lain. Kesemua itupun tidak akan pernah berhasil jika kehidupan masyarakat peserta didik (orang miskin) tidak pernah diperhatikan.
(Selengkapnya bisa dibaca dalam buku “Menghapus Jejak Kemiskinan; An Unconventional Approach, Kampar Way”, karya Alfian Malik)

Baca selengkapnya......

Excuse me Sir, there's no Legislative Class...

Suatu hari saya akan melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan bus. Seperti biasa, untuk kenyamanan perjalanan, saya akan memilih bus kelas eksekutif. Ketika menunggu keberangkatan, perhatian saya tertuju kepada seorang Bapak paroh baya. Sepintas sepertinya berasal dari golongan atas. Tapi dari cara berpakaiannya, setelan kemeja dan dasi, dipadu dengan jaket, saya menduga-duga bapak ini publik figur di daerah. Tapi saya tidak tertarik dengan penampilannya yang norak itu, tetapi lebih menarik perhatian karena mondar mandir dari satu kaunter ke kaunter yang lain. Sudah semua kaunter bus dimasukinya. Mungkin karena sudah capek, dengan wajah kesal, beliau duduk di sebelah saya. Dengan gaya khasnya belia lalu bertanya, "tidak adakah bus yang lebih mewah di terminal sebesar ini?". Saya lalu menunjukkan tiket bus yang sudah saya pesan dan mengatakan bahwa ini adalah tiket bus termahal kelas eksekutif. Tapi dengan enteng si Bapak mengatakan ingin kelas yang lebih tinggi lagi, yaitu bus kelas legislatif. Ketika saya selidiki lebih jauh ternyata si Bapak adalah seorang petani dari sebuah desa, yang sangat mengidolakan dan terobsesi dengan gaya hidup wakil rakyat (nya) saat ini.

Gaya dan perilaku sebahagian wakil rakyat memang tidak lagi merepresentasikan kehidupan rakyat (miskin) yang diwakilinya. Banyak wakil rakyat kelihatan glamour, selebritis, high class, suka barang-barang branded, trendy dan suka pesiar ke luar negeri. Begitu juga halnya dengan wakil-wakil rakyat di daerah, meskipun kelihatan masih norak, tapi cara berpakaiannya sudah lebih eksklusif. Kemana-mana berpakaian rapi (kemeja dipadu dasi yang mudah dipakai kerana ada ikatan di belakang). Meskipun kadang-kadang tidak bisa menyelaraskan antara warna/motif baju dan dasinya, serta kapan dasi cocok dipakai, tapi kelihatan jauh lebih mentereng dari rakyatnya. Kita tentu tidak berharap rakyat meniru gaya wakilnya itu. Tapi seperti pengalaman yang saya alami di atas, kita takut rakyat memang sedang mengidolakan wakil-wakilnya itu sehingga segala gayanya patut ditiru, bahkan mulai terbiasa mencari fasilitas kelas legislatif.

Hotel-hotel berbintang, restoran-restoran mewah, dan tempat huburan eksekutif (bukan legislatif) acap menjadi tempat pertemuan sebahagian wakil rakyat. Fakta ini setidaknya terungkap dari beberapa kasus yang melibatkan wakil rakyat yang perlahan mulai terungkap. Lihat saja, betapa bangganya petani itu dengan gaya legislatif yang mungkin selalu disaksikannya, atau didengarnya. Agaknya memang perlu segera disikapi permintaan pak tani itu. Jadi jangan hanya fasilitas kelas eksekutif saja yang disediakan. Agaknya memang sudah perlu disediakan fasilitas kelas legislatif. Sehingga hotel-hotel, restoran, lounge, penerbangan, bus, perbankan tidak hanya menyediakan fasilitas kelas eksekutif, tetapi membuat kelas yang lebih tinggi lagi (meminjam istilah petani itu) yaitu kelas legislatif. Siapa tahu orang-orang seperti petani itu memerlukannya.

Sama seperti pembunuhan berantai, satu persatu segala kebusukan perilaku oknum wakil rakyat, mulai terungkap. Tapi anehnya, rakyat tidak begitu peduli dan tidak tercengang karena kasus suap dan perzinahan yang terungkap itu. Tidak ada protes, tidak ada demonstrasi, tidak ada tindakan brutal, seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa kelompok massa, jika melihat sebuah indikasi penyimpangan norma. Apakah karena rakyat sangat hormat dan memuliakan para wakil yang telah mereka pilih sendiri, sehingga segala perbuatan, dalam bentuk apapun, patut dan harus di lindungi, atau mungkinkah karena rakyat sudah lebih dahulu mengetahui segala kebusukan itu jauh-jauh hari sebelum aparat penegak hukum mengungkapnya.

Memang masih banyak wakil rakyat yang masih memiliki nurani dan kepedulian kepada rakyatnya. Mereka ini layak kita pertimbangkan untuk dipilh menjadi wakil rakyat pada Pemili 2009. Tapi, bagi mereka yang sudah terbukti tidak peduli dengan rakyatnya, apalagi melakukan perbuatan tercela sebagai politisi busuk, tentu tidak perlu pertimbangan lagi untuk membuangnya jauh-jauh. Masih banyak orang Indonesia yang jauh lebih baik, lebih peduli kepada nasib kaum miskin.

Baca selengkapnya......

Low cost, high quality

Ketua Umum PGRI Mohammad Surya, sebagaimana dikutip dari salah satu media massa, menyatakan ketidaksetujuannya dengan istilah pendidikan gratis. Anggota DPD RI ini juga mengatakan bahwa adagium itu acapkali dijadikan alat kampanye oleh sebahagian calon kepala daerah dalam ajang Pilkada. “Di dalam pendidikan tidak terjadi transaksi jual beli, tetapi tranfer of knowledge atau transfer of skill, juga transfer of value. Karenanya, istilah pendidikan gratis hanya menyesatkan masyarakat. Kata “gratis” itu bukanlah bahasa pendidikan. Gratis, mahal, murah, itu bahasa dagang”, tegas Mohammad Surya dalam rapat pleno DPR RI. Ditambahkan lagi, karena tidak setuju dengan istilah itu, Surya berusaha meralat istilah yang kadung dipercayai masyarakat melalui janji-janji yang seringkali disampaikan calon kepala daerah saat berkampanye.
Masalah jargon “pendidikan gratis” ini sudah saya ungkapkan dalam buku “Menghapus jejak Kemiskinan, An Unconventional Approach, Kampar Way”, dan dalam beberapa posting yang relevan. Sebahagian besar masyarakat kita memang masih sangat menyukai segala sesuatu yang gratis, sehingga sangat mudah untuk dijadikan tema kampanye, baik oleh calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif, atau bahkan mungkin oleh calon anggota DPD sendiri. Namun menurut hemat saya, istilah gratis yang diteriakkan oleh para petualang politik itu tidak perlu dipermasalahkan. Karena bukankah itu hanya sebatas janji? Lihat saja, janji itu selalu diikuti oleh kata-kata “……kalau saya terpilih, saya akan…..” Tapi, setelah terpilih, ternyata bukan masyarakat yang digratiskan, tetapi justeru merekalah yang menikmati berbagai layanan yang dibiayai pemerintah alias gratis itu.

Tapi saya lebih setuju lagi bila janji-janji itu tidak ditepati. Karena seandainya para petualang politik itu benar-benar menerapkan pendidikan gratis, maka dunia pendidikan kita akan semakin babak belur. Dengan pendidikan berbayar saja kondisi pendidikan di negara kita sangat memprihatinkan, apatah lagi gratis. Jadi, akan lebih bijaksana bila seluruh komponen masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk menambah alokasi dana pendidikan yang lebih tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati pendidikan berbiaya rendah, berkualitas tinggi (low cost, high quality)

Dalam kondisi perekonomian masyarakat yang serba sulit, harga-harga kebutuhan pokok semakin mahal, membuat banyak diantara masyarakat yang tadinya hidup pas-pasan, kini hidup ngos-ngosan. Bagaimana kalau pemerintah mencanangkan program 1 (satu) hari dalam setiap minggu serba gratis untuk para ngos-ngosan itu?. Pada hari itu, semua kebutuhan dan keperluan masyarakat yang kurang mampu digratiskan, seperti makan gratis. Cukup satu hari saja dalam satu minggu. Jadi, mereka tinggal memikirkan bagaimana hidup untuk enam hari sisanya.

Mereka yang skeptis akan mengatakan, repot amat melayani masyarakat, bahkan menyiapkan makan gratis. Lebih baik dikasih uang saja seperti BLT. Kalau tidak mau repaot jangan jadi pelayan masyarakat. Ngurusin masyarakat, apalagi ngurusin orang miskin memang agak repot. Makanya jangan biarkan masyarakat menjadi semakin miskin. Kalau dalam kondisi sulit ini para pegawai negeri menerima gaji ke-13, dan ada ancang-ancang menaikkan (menyesuaikan) gaji akibat kenaikan harga bahan pokok, nah giliran orang miskin kapan diberi gaji ke-13 dan kapan akan dinaikkan gajinya? Jangan BLT melulu, karena BLT + BHT = BLL (Bantuan Langsung Tunai + Biaya Hidup Tinggi = Bantuan Langsung Ludes). Mau….?

Baca selengkapnya......

Setelah 100 tahun Indonesia bangkit

Saya menerima e-mail dari seorang sahabat yang sekarang sedang berkutat dengan masalah pendidikan orang-orang tidak mampu. Sejatinya ia adalah seorang arkitek senior, yang salah satu karyanya kini sedang menjadi ikon dan kebanggan salah satu kabupaten di Indonesia. Beliau, Santi Mardjata, bermukin di Jakarta, dengan segala keterbatasannya sedang berusaha menggratiskan pendidikan (bermutu) bagi yatim, piatu, miskin dan terlupakan. Kita mesti bergabung dengan Santi Mardjata, peduli….?
Saya mengapresiasi perbuatan baik ini dan mencoba menyampaikan e-mail beliau melalui posting ini.

Assalamualaikum, pak Alf..

Mudah2an pak Alf dan keluarga baik2 saja..hmm ceritanya lagi di negeri jiran neh..?Bersama ini saya sampaikan foto kegiatan Bimbel yang sudah berlangsung 3 bulan.
Anak anak yang saya bimbing adalah anak anak dalam asuhan Aisyiah. Jadi ceritanya saya tergugah untuk membantu mereka dalam menambah pengetahuan math,bahasa indonesia, pengetahuan umum.., menggambar..tentu saja..
Mereka ada yang yatim, piatu, dan tidak mampu..

Dengan keterbatasan pendidikan orang tua mereka, maka terbatas pula lapangan pekerjaannya..terbatas pula pendapatan mereka..dan terbatas pula perhatian orangtua terhadap perkembangan pendidikan anaknya.
Yang penting sekolah..gratis pula..Benar memang..di DKI wajib belajar 9 tahun..,tapi yang namanya sekolah gratis ya gitu dehh..

Jangan bangga lulus UAN 1000%.. Boro2 tau 100 tahun kebangkitan nasional..lha wong tanggal kebangkitan nasional nya aja gak tau..tokoh2nya juga gak tau..
Mirisnya..ada yang gak bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya..(tapi setelah "diancam" deportasi ke Afrika Selatan..akhirnya sang murid bisa ..)
Sedih pak Alf..kalau kita tanya pengetahuan umum.. wah..
apa gak malu yaa mendikbud kalau tau..
Ya yang pertama harus malu ya kita kita juga ..yang merasa bersama kita bisa..hahaha..
Tapi senang melihat mereka mulai suka matematika... pakai contoh2 ngajarinnya..jadi mereka bisa ngerti..

Untuk anak2 yang SMP,SMU..ya saya cuma ngajar bahasa Inggris dan pengetahuan umum serta bahas topik2 yang lagi in..narkoba, global warming, korupsi, pergaulan bebas.
Nah kalau soal agama ada khusus yang membimbingnya.
Saya juga motivasi mereka untuk mandiri..,untuk terus mencapai cita2.. Buku Laskar Pelangi nya Andrea Hirata jadi bacaan wajib..(Kalau Lumpur Similiar..jangan dulu..ntar mereka jadi jalan pintas pengen jadi dukun lagii)
Begitulah kegiatan bimbel..yang cukup memicu saya untuk tetap belajar juga..belajar menyelami masyarakat..
ya.. orang orang miskin..juga berasal dari kemah Ibrahim..

Salam,

Baca selengkapnya......

Bersama (miskin selama 63 tahun) kita bisa

Belakangan ini banyak media massa menyorot dan memberitakan jeritan orang miskin. Mengapa nasib kaum marginal ini kembali marak diberitakan. Pertama, saat ini banyak daerah yang akan dan sedang melangsungkan pemilihan kepala daerah, dan menjelang pemilihan umum. Seperti biasa, kaum miskin adalah objek dan lahan yang paling subur untuk dijadikan komoditas politik yang akan memberikan marjin politik yang cukup signifikan bagi mendongkrak populariras partai atau individu. Kedua, harga minyak dunia yang terus merangkak naik, menyebabkan pemerintah wajib menaikkan harga BBM dalam negeri untuk melokalisir persoalan ekonomi nasional. Kenaikan BBM itu sudah pasti akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, yang akan membuat orang yang tadinya hidup sederhana akan turun ke peringkat miskin. Orang-orang inilah yang sekarang sedang menjerit di mana-mana. Dan orang yang selama ini hidup dalam kemiskinan justeru tidak lagi menjerit, mereka terdiam (mungkin sedang berusaha mendengar orang miskin baru, yang sedang dalam proses pemiskinan, sedang menjerit).

Kalangan eksekutif dan legislatif kukuh berlomba-lomba membuat statemen di media massa, mengatakan bahwa pemerintah sudah berbuat maksimal untuk merubah nasib kaum miskin. Tapi (kata tapi selalu ada untuk menjustifikasi), hal ini bukan terjadi di sini saja, kondisi ekonomi global memang sedang dalam kondisi payah. Para pengamat dan kritikus sosial, seperti biasa, tidak sepakat dan justeru selalu saja mengatakan bahwa usaha pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan belum menyentuh persoalan mendasar kemiskinan itu. Tapi mereka seperti masih merahasiakan persoalan mendasar itu, dan entah karena tidak tahu apa persoalan mendasar yang dimaksud, atau mungkin karena memang persoalan mendasar itu sudah terlalu banyak, namun pernyataan-pernyataan itu justeru tidak ada dasarnya. Ibarat sebuah pertandingan sepak bola internasional, antara pelatih, penonton dan komentator, saling memberikan pemikirannya saat napas para pemain turun naik dan kehabisan tenaga di ujung lapangan (anggap saja pemain PSSI itu orang miskinnya).

Sejak negara ini berdiri telah terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan nasional. Silih berganti para pemimpin itu telah kehilangan momentum untuk menyejahterakan masyarakat, dan persoalan kemiskinan selalu menjadi beban pemerintah sepanjang waktu. Jika kita misalkan negara ini seorang yang sedang duduk di bangku sekolah, yang sedang menuntut ilmu tentang pengentasan kemiskinan. Melahap ratusan buku, melumat ratusan teori, melakukan ratusan percobaan di laboratorium, mengantongi puluhan ijazah, sertifikat, piagam penghargaan, gelar, dan tentu saja menghabiskan segunung biaya, namun setalah belajar selama 63 tahun, ia berhasil merumuskan berbagai teori tentang pengentasan kemiskinan, tapi gagal menemukan format yang benar tentang cara mengentaskan kemiskinan itu. Itulah sebuah perjalanan panjang yang sia-sia. Nabi Muhammad saw (manusia biasa) mengakhiri keemasan hidupnya pada usia yang sama, 63 tahun. Beliau teguh dan kukuh berpegang kepada ajaran yang dibawanya, namun sangat peka terhadap perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

Agaknya pemerintah kita juga perlu melakukan hal yang sama, tetap teguh berpegang kepada undang-undang dasar negara, namun peka terhadap perubahan yang terjadi. Lupakan cara-cara yang ternyata tidak berhasil itu. Sebagaimana saya tulis dalam buku “Menghapus Jejak Kemiskinan, An Unconventional Approach, Kampar Way”, pengentasan kemiskinan bukan dengan memberi bantuan langsung tunai, membuat berbagai program subsidi dan program belas kasihan lainnya. Program itu hanya akan menjadikan orang miskin menjadi malas dan semakin miskin. Semua program itu akan menjadi beban abadi pemerintah yang menyebabkan masyarakat yang dibantu merasa tidak pernah terbantu, padahal pemerintah telah bercucuran keringat. Mungkin cucuran keringat itulah yang dimaksud oleh pihak eksekutif dan legislatif bahwa pemerintah telah berbuat maksimal.

Kembali kepada para pengamat dan kritikus sosial yang selalu mengatakan bahwa program pengentasan kemiskinan di Indonesia belum menyentuh kepada persoalan mendasar kemiskinan. Cobalah untuk berembug nasional untuk merumuskan apa persoalan mendasar yang dimaksud. Cobalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat datang ke daerah kantong-kantong miskin, tinggal bersama mereka barang sehari dua hari saja, agar bisa menyaksikan, merasakan dan menemukan persoalan mendasar itu. Ia tidak cukup dengan hanya melihat mereka dari atas mobil, atau membaca buku tentang kemiskinan, atau menonton televisi, atau membaca laporan kepala daerah, atau mendengar orasi politikus yang sedang syahwat, atau membaca laporan BPS, itu tidak riil.

Mengapa pemerintah mampu membuat hidup para pegawai pemerintah relatif sejahtera. Mengapa itu tidak bisa terjadi pada masyarakat? Padahal, jika pemerintah mau berupaya menjadikan masyarakat miskin menjadi kelompok produktif (dalam bentuk apa saja), menyeimbangkan antara produksi dan konsumsinya, niscaya mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan dari penyakit ketergantungan kepada bantuan. Tapi sekali lagi kenapa pemerintah selalu gagal?. Pegawai pemerintah sudah tidak ada lagi yang miskin, karena mereka menerima gaji dan pendapatan yang pasti disepanjang hayatnya. Kalaupun ada PNS yang hidup dalam kemiskinan, itu hanya karena ulah mereka sendiri, sifat konsumtif berlebihan, ingin memiliki segala sesuatu di luar batas kemampuan dan kapasitasnya. Dengan berbagai cara, mengutang, membeli secara kredit untuk berbagai barang, kemudian mengeluh gaji tidak cukup.

Hebatnya, keluhan ini selalu mendapat tanggapan dari pihak pemerintah sendiri dan oleh pihak legislatif, lalu kemudian gaji di naikkan dengan alasan demi meningkatkan produktifitas dan kinerja. Kalau saja gaji itu dinaikkan karena produktifitas dan prestasi kerja yang secara nyata mampu mengurangi angka kemiskinan, maka semua warga masyarakat patut salut kepada mereka. Tapi kalau hanya sekedar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sementara masyarakat yang akan dilayani merasa tidak/belum butuh dilayani (karena tidak ada yang mau diurus kecuali urusan perut), apa artinya semua itu. Sudah saatnya tupoksi satuan kerja diproyeksikan pada program pengentasan kemsikinan. Artinya, keberhasilan dalam mengentaskan kemiskinan harus dijadikan unsur utama dalam penilaian keberhasilan dan kinerja satuan kerja pemerintah dan pemerintah daerah.

Banyak orang bisa mengerti mengapa pemerintah harus mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM sebagai satu langkah terbaik namun tidak popular diantara langkah buruk yang dapat ditempuh. Meskipun banyak juga orang (yang tidak paham), terutama masyarakat awam, berteriak bahwa negara kita adalah negara kaya penghasil minyak dunia, sehingga tidak wajar kalau harga BBM dalam negeri dinaikkan. Yang berteriak itu bukan orang miskin, karena bagi kaum miskin mereka lebih menjerit karena kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok. Jadi, manfaatkan momentum dan dampak positif dari kenaikan harga minyak dunia untuk mengurangi angka kemiskinan secara permanen.
(Tulisan yang berhubungan dapat dibaca pada buku “Menghapus Jejak Kemiskinan, An Unconventional Approach, Kampar Way” karya: Alfian Malik, ISBN 978-979-792-128-6)

Baca selengkapnya......

Sekolah Miskin Negeri 001 Jakarta.

Ingin menurunkan angka kemiskinan di Indonesia secara permanen dan berkelanjutan? Ingin pemerintah tidak terlalu direpotkan oleh berbagai subsidi dan bantuan langsung? Ingin menyaksikan martabat bangsa ini tidak diinjak-injak di luar sana? Sekolah Miskin jawabannya.

Sekolah Miskin (SM), sebuah nama yang agak janggal. Tapi ia sama seperti Rumah Sakit, tempat dimana orang sakit disembuhkan. Sekolah Miskin adalah tempat dimana orang miskin disembuhkan pula (dari kemiskinan). Hanya SM satu-satunya sekolah di republik ini yang akan mampu secara pasti menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Kecepatan meluluskan para siswa akan berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Jadi, semakin banyak SM menamatkan siswanya, berarti semakin banyak pula orang miskin yang keluar dari kemiskinannya. Mari kita berhitung dan menggunakan logika sederhana ini. Bayangkan saja, jika SM berdiri minimal satu di setiap kabupaten/kota di Indonesia, dan setiap tahun mampu meluluskan minimal seratus orang saja di setiap SM, maka di seluruh Indonesia akan muncul orang atau kelompok produktif baru sebanyak kurang lebih 25.000 orang. Jika setiap orang atau kelompok dapat mempekerjakan satu sampai empat orang miskin lainnya, maka setiap tahun akan ada 50.000 s/d 125.000 orang yang telah melepaskan diri dari kemiskinan. Jika setiap orang itu menghidupi rata-rata 4 orang di setiap rumah tangganya, maka akan ada 250.000 s/d 600.000 jiwa yang terlepas dari kemiskinan secara permanen pertahun.

Sesederhana itukah? Mengapa tidak, alumni ini punya keterampilan untuk memproduksi barang/jasa tertentu, punya alat produksi di rumahnya, punya modal kerja, punya bahan baku, punya pasar yang membeli produkasinya, sama seperti pengusaha yang lain meskipun berbeda skala. Nah, sepertinya sangat gampang ya, memangnya mereka punya modal seperti pengusaha-pengusaha itu? Nah…itu si pengusaha-pengusaha dapat modal dari mana? Dari pinjaman, bukan? La iya…alumni SM juga perlu dibantu untuk mendapatkan modal seperti itu. Memang sangat gampang asalkan saja pemerintah dan seluruh komponen masyarakat mau. Mau dalam pengertian sesungguhnya. Lulusan SM akan jauh lebih tangguh dibandingkan alumni sekolah manapun di negara kita. Begitu seseorang atau sekelompok orang miskin keluar dari sekolah ini, mereka akan berubah menjadi orang atau kelompok produktif yang tidak lagi mengemis, meminta-minta, menunggu belas kasihan lingkungannya, menunggu segala macam bentuk subsidi dan bantuan langsung. Mereka akan menjadi orang atau kelompok produktif yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan memiliki kemampuan untuk membantu orang lain.

Seperti apa sekolah ini? Kok bisa begitu berani menjamin akan mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Padahal sudah puluhan tahun negara ini telah berusaha mengentaskan kemiskinan. Sudah berbilang presiden dan wakil presiden, sudah ratusan menteri dan gubernur, ribuan bupati dan camat, ribuan pejabat silih berganti. Belum lagi melibatkan para pakar dan expert, menghabiskan dana yang entah berapa jumlahnya, dengan berbagai cara dan metode, melibatkan aneka program dan system, dengan perangkat ketentuan dan undang-undang. Belum lagi pakar dan akademisi yang menelorkan berbagai teori, tambah lagi organisasi pemerintah dan non-pemerintah, baik dalam negeri maupun asing, relawan dan entah apa lagi. Hasilnya tetap sebuah gunung yang membentuk kelompok miskin itu. Padahal negara-negara lain bisa dan tidak sedramatik itu.

Bukankah pemerintah telah berbuat maksimal dan bersimbah keringat?. Bersimbah keringat ya, tapi belum maksimal. Lihat saja, selama ini departemen yang mengurus orang miskin selalu tidak populer, menterinya juga boleh siapa saja, tidak perlu pakar. Di daerah juga hamper sama, yang mengurus orang miskin itu adalah unit/satuan kerja yang sama miskinnya dengan yang akan diurus. Kepala dinasnya juga sekedar orang yang perlu diberi jabatan, jauh kalah mentereng dengan dinas lain. Para pegawai juga enggan ditempatkan di kantor ini. Jadilah dinas itu pilihan terakhir bagi pegawai negeri yang ada. Jika sudah begitu muaranya bisa ditebak kan? Orang miskin itu diurus sekenanya, lalu disiapkan macam-macam bantuan, digratiskan, diposisikan sebagai orang lemah, dan dianggap sebagai objek. Padahal mereka adalah sama persis seperti yang lain, tetapi dengan sebuah keterbatasan, yaitu tidak punya : keterampilan, peralatan, modal, pemasaran, manajemen dan ini yang paling utama, “pengakuan”.
Pengakuan adalah hal yang sangat penting. Mereka harus ditempatkan pada posisi teratas dari strata kehidupan di negara ini. Mereka harus dihargai dan diperlakukan sebagaimana selama ini orang menghormati kelas sosial ekonomi atas. Sepertinya konsep ini gila benar, apakah perlu mereka dihormati, untuk apa? Bukankah mereka itu sampah yang jauh dari segala kehormatan. Sudahlah, jangan memperdebatkan lagi masalah ini. Kita ini memang masyarakat yang paling tinggi rating perdebatannya. Jadi, jangan diperdebatkan dulu ya. Nanti kita akan tahu semua mengapa paradigma ini perlu dibalik. Pokoknya, mereka harus diakui sebagai orang yang paling menentukan dalam kemajuan bangsa ini, bukan sebagai orang yang membebani dan menyulitkan negara dan pemerintah. Selama ini mereka tidak dianggap, tidak diurus, tidak ditempatkan pada tempat selayaknya. Lalu mereka pergi mencari tempat yang layak, bahkan sampai ke luar negeri. Di sana mereka menjadi wakil (duta) tetap negara kita yang menjadi representasi dan projeksi, serta mewakili martabat bangsa Indonesia. Jika kemudian di sana mereka miskin, kumal, jorok, kriminal, tidak disiplin, maka masyarakat di sana kontan akan memberi cap negatif untuk Jakarta (Indonesia). Jika mereka kemudian brutal dan membunuh, maka warga negara sana akan melihat betapa sadis dan brutalnya bangsa Indonesia itu. Ini adalah sebuah realita. Jika kita berkunjung ke negara mana saja yang banyak tenaga kerja Indonesia, ketika berhadapan dengan aparat negara tersebut, maka kita akan disamakan dengan para pencari kerja itu. Meskipun kita sudah berusaha tampil bergaya eksekutif dan bergaya legislatif, menyodorkan barbagai kartu identitas, namun tak menghapus stempel bangsa miskin, tidak disiplin dan citra negatif itu. Karena kita punya banyak duta di sana.

Sekolah Miskin tentu saja memerlukan prasarana dan sarana, seperti ruang belajar, bengkel dan laboratorium, peralatan, bahan dan material, kurikulum, pengajar dan tentunya manajemen yang professional. Didalam operasionalnya, sekolah ini mesti diurus oleh orang-orang yang peduli kemiskinan. Kita jangan lagi berharap dari aparatur pemerintah yang selama ini selalu menjadikan orang miskin sebagai objek. Lihat saja, mulai dari aparat selevel RT/RW hingga ke level paling tinggi, selalu mengobjekkan orang miskin. Belum pernah kita mendengar atau menyaksikan operasional program bantuan untuk orang mskin itu berjalan pada track yang benar. Namun peran pemerintah sangat diharapkan sebagai fasilitator, regulator, mediator dan eksekutor. Kalau soal murid tidak perlu khawatir, semua orang miskin dan penggangguran yang masih dalam usia produktif adalah muridnya.

Sekolah Miskin memerlukan peralatan produksi untuk belajar memproduksi berbagai produk. Ada ratusan bahkan ribuan jenis barang dan jasa yang bisa diproduksi. Peralatan ini mutlak dan wajib, karena selain harus mengenal peralatan, para siswa SM harus mahir mengoperasikan peralatan. Kelak setelah lulus, mereka harus diberikan peralatan tersebut, diberi bantuan modal. Kesemua itu akan dicicil dengan hasil produksinya. Ini kewajiban pemerintah, lembaga keuangan dan para orang kaya. Modalnya tidak akan terlalu banyak, tidak akan melebih BLBI. Lagi pula dijamin tidak akan macet, mereka tidak pintar kabur, dan pemerintah akan mengontrol langsung pengelolaan keuangannya. Ada lagi satuan yang akan mengatur manajemennya. Tugas mereka hanya berproduksi sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diarahkan. Pemerintah membuat regulasi agar produksi itu dibeli masyarakat dan dijual di semua pasar tradisional, supermarket dan diekspor.

Ketika mesin-mesin produksi skala rumah tangga itu bergerak, ketika itu pula mereka yang dulu miskin akan mampu menjadi produktif. Ada penghasilan dan ada daya beli. Kita bisa bayangkan, betapa industri rumah tangga ini menggeliat sepanjang waktu. Orang-orang akan sangat sibuk di industri rumahan masing-masing. Inilah tujuan kita sebenarnya. Tapi, sekali lagi, yang penting ada kemauan dari para pengambil keputusan itu. Seluruh pemerintah daerah jangan lagi berlomba-lomba mempercantik wajah daerahnya. Untuk apa wajah kota yang indah, tetapi diisi oleh orang-orang miskin, jorok, kumal, kurang gizi dan kelaparan. Tapi kalau di daerahnya sudah banyak lulusan SM, silahkan mau membangun apa saja, mau memakai dasi setiap hari oke, naik mobil mewah tidak ada masalah. Karena orang-orang miskin yang dulu selalu iseng mencibir bapak-bapak dari belakang, kini akan sibuk dengan pekerjaan masing-masing.
(Masalah kemiskinan diurai lebih lengkap dala buku “Menghapus Jejak Kemiskinan, An Unconventional Approach, Kampar Way” karya: Alfian Malik, ISBN 978-979-792-128-6)

Baca selengkapnya......

Menanti Patriot Baru bagi Kaum Miskin

Harian Kompas, terbitan Jumat 28 Maret 2008, dalam rubrik Kilas Politik & Hukum, berjudul “Sayembara Atasi Kemiskinan”, menulis sebagai berikut; Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengadakan sayembara nasional berupa lomba karya tulis bertema “Wiranto Mendengar Aspirasi Rakyat, Saatnya Rakyat Bicara Soal Kemiskinan”. “Saya berharap pemerintah tidak terlalu sensitif, apalagi apriori pada berbagai inisiatif masyarakat yang ingin berpartisipasi mengatasi kemiskinan. Sebab, penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab kita bersama”, kata Wiranto, Kamis (27/3) di Jakarta. (NOW)

Terlepas dari segala kepentingan yang ada di balik sayembara itu, kita semua perlu menduga bahwa Wiranto yang dulu pernah menjadi patriot di medan tempur, kini sedang menunjukkan patriotisme baru di medan yang jauh lebih berat, memerangi kemiskinan. Bukan sekali ini saja ketua Partai Hanura ini menunjukkan kepeduliannya terhadap kemiskinan, yang meskipun masih sebatas konsep, tetapi setidaknya kepedulian terhadap kemiskinan mesti dimulai dengan konsep yang benar. Beberapa waktu yang lalu, ketika berbicara tentang angka-angka kemiskinan di salah satu stasion televisi, kontan membuat pemerintah seperti kesetrum. Lalu terjadi perdebatan sengit di lembaga legislatif dan eksekutif tentang angka kemiskinan di Indonesia. Lalu tayangan itu menghilang, padahal sangat diperlukan untuk menggugah semangat patriotisme masyarakat yang mampu untuk ikut menjadi patriot.

Mungkin para eksekutor dan legislator itu lupa bahwa pengentasan kemiskinan tidak dimulai dengan memperdebatkan angka-angka. Karena besar atau kecil, masalah kemiskinan di Indonesia adalah realita yang sangat menyakitkan. Seandainya saja, pemerintah mencanangkan program nasional “Hidup Bersama Orang Miskin”, dimana kepada setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, anggota legislatif dan semua orang kaya diwajibkan untuk tinggal dan hidup bersama di rumah orang miskin selama satu hari saja, satu hari saja, niscaya tidak akan ada lagi perdebatan tentang angka, apalagi berteori tentang jenis-jenis kemiskinan. Ternayata orang miskin tidak memerlukan ahli berdebat, tetapi patriot yang siap bertempur dan merubah kondisi mereka.

Kembali kepada masalah sayembara di atas, masyarakat memang perlu diajak untuk ikut serta menyelesaikan persoalannya sendiri. Apalagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki demografi, dengan potensi dan persoalan yang berbeda. Daerah harus menentukan sendiri cara menyejahterakan masyarakatnya, tanpa harus menunggu aba-aba dari pusat. Ia bukanlah seperti bermain orkestra, yang harmonisasinya sangat tergantung gerak tangan dan lenggok tubuh seorang konduktor. Ketika di Jakarta orang berteriak tentang membaiknya indikator-indikator ekonomi makro nasional, justeru banyak daerah sedang bermimpi buruk tentang bahaya kemiskinan yang kian poten.

Ada dua alasan fundamental yang menyebabkan mengapa pemerintah wajib menempatkan persoalan pengentasan kemiskinan ke dalam kebijakan dengan kategori high priority. Alasan pertama, dari perspektif keagamaan, Allah SWT memerintahkan kepada manusia, untuk peduli kepada orang miskin. Pada beberapa surat di dalam al Qur’an, Allah SWT lugas mengatakan ”...tha’aamil miskiin”, memberi makan orang miskin, sebuah kiasan yang sangat sarat dengan perintah. Alasan kedua, dari perspektif kenegaraan, konstitusi menjamin hak-hak sosial setiap warga negara bahwa ; ”tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Di sini terkandung makna yang paling hakiki, bahwa kata-kata ”berhak akan pekerjaan”, merupakan sebuah perintah dan komando (imperative) untuk melawan dan menghentikan laju angka pengangguran. Sedangkan kata-kata ”penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” adalah cita-cita yang wajib dicapai untuk memberantas kebodohan, memerangi kemiskinan, dan menyelesaikan bentuk destruktif sosial lainnya akibat kebodohan dan kemiskinan itu.

Kelalaian dan kealpaan pemerintah di dalam mengapresiasi perintah agama dan amanat konstitusi sebagaimana disebutkan di atas, kini telah menuai cobaan dari Tuhan. Para pemimpin agaknya tidak percaya, bagaimana mungkin sebuah negeri yang sangat kaya dan memiliki sumber daya alam melimpah, rakyatnya bisa miskin. Tetapi apa yang terjadi kemudian, masalah kemiskinan di Indonesia menggelinding seperti bola salju, berubah menjadi masalah besar, bahkan sudah menjadi terlalu besar. Jika merujuk kepada kriteria Bank Dunia (World Bank), hampir separoh penduduk Indonesia adalah orang msikin. Kita sangat yakin, jika dibiarkan sendiri, pemerintah tidak akan pernah dapat mengentaskan, apalagi menghapusnya dari negeri ini. Pengentasan kemiskinan memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama dukungan politik yang dapat meluruskan arah kebijakan pemerintah, tepat menuju episentrum pengentasan kemiskinan, serta menggiring peran serta dunia usaha dalam mengeliminir polarisasi sosial.

Kemiskinan adalah kondisi sosial, merupakan produk hulu yang dihasilkan dari perbuatan salah urus (mismanagement) lingkungan internal dan eksternal manusia. Dikatakan sebagai produk hulu, karena setelah kemiskinan, akan muncul masalah-masalah destruksi sosial lainnya, yang merupakan turunan dari persoalan kemiskinan. Oleh sebab itu, kemiskinan bukanlah kondisi ketidak beruntungan yang diwariskan, sebagaimana pemahaman banyak pihak. Tetapi kemiskinan diciptakan dari kesalahan dalam mengelola kedua lingkungan itu. Kebodohan dan apatisme, adalah faktor internal yang memberi sumbangsih dasar terhadap penciptaan kemiskinan. Sementara kemauan politik, arah kebijakan pemerintah, dan polarisasi sosial masyarakat, adalah faktor eksternal, yang berperan langsung dalam mempercepat proses penciptaan kemiskinan.

Karena kemiskinan dapat diciptakan, maka analoginya, kemiskinan juga bisa dientaskan. Mengentaskan kemiskinan bukan berarti merubah status orang miskin menjadi kaya. Apa jadinya jika seisi dunia ini semua orang kaya. Tentu tidak terpikirkan siapa yang akan menjadi pekerja, ketika semua orang menjadi bos. Mengentaskan kemiskinan bukan pula sekedar merubah status, tetapi hakikatnya adalah memberikan kemampuan kepada setiap orang untuk memperoleh kebutuhan dasar hidup, ketika kebutuhan itu diperlukan.
Ada tiga agenda maha dahsyat yang dapat menghapus jejak kemiskinan, yaitu; 1) Mencerdaskan kehidupan masyarakat, 2) Mereformasi penyelenggaraan pemerintahan, mereorientasi arah kebijakan pemerintah, dan 3) Meminta komitmen total dan sumbangsih nyata keikutsertaan dunia usaha dalam mengeleminir polarisasi sosial. Ketiga agenda ini, jika didukung oleh kekuatan politik, dan dibarengi dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya, maka secara teoritis akan menjadi sebuah aksioma, dan secara praktik akan menjadi motor-driven yang menggerakkan mesin-mesin penghapus jejak kemiskinan itu.

Mencerdaskan kehidupan masyarakat adalah upaya empowerment masyarakat, agar memiliki kecerdasan sosial, kultural, politik, eknomi, biologi, jasmani, rokhani, spiritual, emosional, dan kecerdasan intelektual. Kesemua kecerdasan itu adalah modal sosial, yang harus dimiliki oleh manusia untuk melepaskan diri dari belenggu ketidak berdayaannya, kebodohan, ketakutan, ketidak adilan, penindasan fisik dan mental, serta keterbelakangan. Sekaligus untuk merubah perilaku masyarakat menjadi masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban, inovatif, kreatif, produktif, emansipatif, dan memiliki harkat dan martabat, sebagai ciri-ciri masyarakat paripurna. Di pihak lain, pemerintah yang reformis, dan dunia usaha yang komit serta menyadari di mana dan dari mana mereka hidup, adalah perpanjangan tangan Tuhan, yang ditakdirkan untuk membela kaum miskin dan duafa.

Banyak di antara kita yang sibuk menyusun daftar gelar di depan dan di belakang nama, mulai dari gelar akademis, gelar adat, gelar kebangsawanan, gelar keagamaan, tapi susunan gelar itu tidak cukup untuk membuktikan apa yang dapat kita sumbangkan dalam menghapus jejak kemiskinan itu. Lain lagi di daerah, para pejabat publik berlomba mengumpulkan tanda jasa, piagam penghargaan dan trofi kehormatan, sebagai tanda penghargaan atas keberhasilan dalam berbagai bidang. Tetapi tanda jasa dan aneka trofi penghargaan itu hanya menjadi ornamen pribadi bagi tuannya. Banyak pakar menulis tentang kemiskinan, tetapi tulisan itu hanya untuk dibaca, menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin berbicara tentang kemiskinan. Tulisan-tulisan yang sangat berbobot itu tidak mampu menggerakkan hati dan tangan pembacanya untuk memulai sebuah action plan menolong orang miskin. Keinginan menggusur kemiskinan telah berubah menjadi keinginan menggusur orang miskin. Lihat saja, mereka yang miskin tidak bisa eksis di perkotaan, tergusur karena tidak memiliki modal sosial dan modal ekonomi. Ketika mereka mencoba peruntungan dengan merambah ke hutan, mereka juga digusur, karena hutan-hutan sudah dikapling. Lantas mereka harus kemana?

Sebenarnya sudah banyak, bahkan sudah terlalu banyak program dan agenda yang dirancang oleh pemerintah dalam penanganan masalah kemiskinan. Saking banyaknya, kadang kala terjadi tumpang tindih. Tetapi harus diakui, bahwa program dan agenda yang disusun oleh pemerintah tidak berorientasi kepada penyelesaian akar permasalahan kemiskinan, sebagai mana dinyatakan dalam tiga agenda maha dahsyat di atas. Pemerintah lebih cenderung merancang program yang bersifat membantu, memberi, menolong dan menyediakan (providing). Bukan program yang bersifat pemberdayaan (empowerment) dan memampukan (enabling). Program rancangan pemerintah itu lebih berorientasi kepada rasa belas kasihan. Bahkan muncul wacana untuk melayani masyarakat dengan program yang dikenal dengan paket serba gratis. Semua pihak, baik kalangan eksekutif, legislatif, maupun kalangan masyarakat, termasuk masyarakat miskin itu sendiri, sepatutnya segera meninggalkan konsep ini.

Agaknya ide serba gratis bermula dari kegiatan mencari simpatik masyarakat dalam menyongsong pesta demokrasi. Lalu bergulir secara spontan dari bibir para pejabat publik, sebagai bumbu penyedap, ketika berhadapan dengan masyarakat. Simak saja pidato para pejabat publik, di sana akan terdengan program serba gratis itu. Mulai dari pendidikan gratis, berobat gratis, KTP gratis, perumahan gratis, dan berbagai bentuk penggratisan lainnya. Ide-ide semacam ini tidak akan pernah mampu mendewasakan masyarakat, karena itu adalah konsep yang tidak mendidik. Hanya akan menimbulkan penyakit ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat yang dijangkiti penyakit ketergantungan memiliki sifat lemah, tidak berdaya, kehilangan kreatifitas dan produktivitas. Mereka akan menjadi beban abadi bagi pemerintah. Perilaku semacam itu sulit untuk dirubah, apalagi disembuhkan, jika sudah terbiasa hidup dari uluran tangan lingkungannya.

Negara-negara maju dan kaya sekalipun, tidak mendidik masyarakatnya untuk menerima segala sesuatunya dengan gratis. Mereka justeru lebih giat memacu produkfitas masyarakatnya melalui berbagai program motivasi dan pencerdasan. Oleh sebab itu, lupakan ide-ide tidak sehat itu, kecuali untuk tujuan jangka pendek dan bersifat sementara. Konsep pelayanan gratis mungkin masih relevan untuk menjaga agar dinamika sosial masyarakat, terutama masyarakat miskin itu tidak terhenti sama sekali. Karena, jika dinamika sosial terhenti, masyarakat cenderung kehilangan nalar, berbuat nekad, brutal, bertindak agresif dan anarkis, serta sulit dikendalikan. Akan tetapi, sekali lagi, konsep ini tidak dapat ditujukan untuk memberdayakan masyarakat, apalagi untuk menghapus jejak kemiskinan.

Para pakar ekonomi pembangunan seperti Hernando de Soto, Muhammad Yunus, Gustaf Fritz Papanek, Sri-Edi Swasono, tidak merekomendasikan pelayanan serba gratis dalam mengentaskan kemiskinan di dunia. Mereka lebih sepakat untuk menerapkan konsep pemberdayaan (empowerment) bagi kaum miskin. Agaknya, pemerintah perlu belajar dari berbagai pengalaman negara lain, yang telah berhasil mencerdaskan kehidupan masyarakatnya. Kadangkala, pengalaman yang diterapkan di suatu negara kelihatan aneh dan di luar kelaziman. Oleh sebahagian orang, terutama oleh mereka yang berada pada level pembuat kebijakan dan pengambil keputusan, konsep itu dianggap aneh dan tidak masuk akal, dan tidak memiliki rujukan formal. Akan tetapi, justeru dari konsep yang aneh-aneh dan tidak masuk akal itu pula sering muncul keberhasilan yang sangat mencengangkan banyak orang. Lihat saja apa yang telah dilakukan oleh Muhammad Yunus, penerima Nobel perdamaian 2006. Laki-laki asal Chittagong, Bangladesh, menerima nobel perdamaian karena telah berhasil mengangkat taraf hidup orang-orang miskin di negaranya, justeru dengan konsep di luar kelaziman.

Adakah hubungan antara kemiskinan dengan perdamaian sehingga Muhammad Yunus menerima hadiah yang sangat bergengsi itu? ”Perdamaian yang sesungguhnya tak akan bisa dicapai jika ada sekelompok populasi dalam jumlah besar yang tidak bisa keluar dari jerat kemiskinan. Kredit mikro adalah salah satu cara untuk mengatasinya”, demikian pernyataan resmi Komite, yang dikeluarkan di Oslo, Oktober lalu (Tempo, November 2006).

Ternyata, masalah kemiskinan adalah merupakan faktor dominan problematika perdamaian. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Yunus pada awalnya hanyalah konsep sederhana di luar konsep formal yang sudah baku. Bayangkan, jutaan orang miskin di Bangladesh, puluhan ribu diantaranya adalah pengemis, dan kebanyakan diantaranya adalah kaum perempuan, sekarang sudah bisa melepaskan diri dari kungkungan kemiskinan, melalui sentuhan tangan dinginnya. Bahkan pakar pembangunan kaliber internasional Hernando de Soto, tak ketinggalan mengungkapkan pujiannya dan mengatakan bahwa Muhammad Yunus memang pantas untuk mendapatkan Nobel.

Konsep pemberdayaan kaum miskin yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus menjadi sebuah sistem, kini menjadi contoh bagi hampir seluruh negara berpenduduk miskin dunia. Konsep itu mampu mengangkat taraf hidup kaum miskin, pengemis, dan kebanyakan di antaranya adalah perempuan. Kita bahkan bisa memanfaatkan perkumpulan-perkumpulan warga seukuran kepengurusan masjid, yang mengelola keuangan masjid, untuk membentuk kelompok kegiatan produktif. Kelompok kegiatan produktif ini bukan hanya semata berorientasi kepada peningkatan perekonomian keluarga, tetapi menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat, terutama pendidikan bagi anak-anak.

Pendidikan tak pelak menjadi faktor utama dalam program mencerdaskan kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Gustav Fritz Papanek, Doktor ekonomi dari universitas Harvard, arkitek yang menjadi designer arah dan strategi pembangunan ekonomi Indonesia di awal pemerintahan Orde Baru. Dalam wawancara dan diskusi dengan beberapa wartawan dan ekonom, penulis buku The Indonesian Economy (1980) ini mengatakan, bahwa pendidkan merupakan salah satu faktor kunci di dalam pemberantasan kemiskinan. Apa yang disampaikan oleh pakar kemiskinan, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk masalah kemiskinan selama hampir 50 tahun itu, tentu bukan teori belaka. Ia telah menjadi konsultan bagi seluruh negara miskin yang menyebar di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Memberikan metode untuk meningkatkan pendapatan orang msikin, dan merancang program dan kebijakan untuk memperbaiki struktur dan perilaku sosial masyarakat miskin.

Kemiskinan bukanlah budaya, nasib, warisan, apalagi sebagai kutukan dari Tuhan. Tapi suatu kondisi sosial yang ditandai dengan keadaan serba terbatas. Keserba terbatasan itu tentu ada penyebabnya, maka mengahapus kemiskinan berarti meniadakan segala penyebab keterbatasan itu. Menghapus penyebab kemiskinan bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Banyak cerita tentang keberhasilan dan juga kegagalan, seputar pengentasan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan tidak dimulai dengan acara memperdebatkan besaran angka-angka penduduk miskin, mengurai kriteria kemiskinan, membagi jenis kemiskinan, atau mengungkap data historis lainnya. Karena, semakin lama dan sering perdebatan itu berlangsung, semakin menggiring pelakunya untuk mendapatkan banyak teori seputar kemiskinan. Padahal kita tidak butuh teori-teori. Semoga saja, sayembara bertema “Wiranto Mendengar Aspirasi Rakyat, Saatnya Rakyat Bicara Soal Kemiskinan”, seperti yang diberitakan oleh Kompas, akan menyumbangkan alternatif terbaik untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.
(Uraian lengkap, metoda, dan praktek pengentasan kemiskinan ditulis dalam buku “Menghapus Jejak Kemiskinan, An Unconventional Approach, Kampar Way”, karya Alfian Malik, ISBN 978-979-792-128-6)

Baca selengkapnya......

Kemiskinan, Teori + Data vs Realita

Masalah kemiskinan di Indonesia sangat dinamis, dan memang penuh dengan dinamika. Selain dinamika tumbuhnya angka kemiskinan, ternyata ada sisi lain yang lebih menarik. Yakni lahirnya pakar-pakar kemiskinan baru, selain dari pakar yang sudah ada. Hal ini menjadi semakin menarik, karena disamping banyaknya teori-teori yang sudah ada, sekarang juga bermunculan teori-teori baru tentang kemiskinan. Nggak percaya?, coba saja ikuti seminar-seminar, dialog, temuwicara, atau baca media yang menulis tentang kemiskinan, atau cari artikel tentang kemiskinan, atau ikuti dengar pendapat di DPR/DPRD.

Di sana kita akan menemukan segala bentuk teori dan data-data tentang kemiskinan. Orang rela menghabiskan energi, anggaran dan waktunya untuk berdebat tentang teori dan data kemiskinan. Mereka pintar membuat kriteria kemiskinan, mengelompokkan, membuat program, lalu mengusulkan anggaran ke pemerintah. Kalau ditanya apakah mereka punya data detail (matrik) tentang jumlah orang miskin, nama kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, umur, jenis kelamin, sejak kapan menjadi miskin, di mana temapt tinggalnya, seperti apa rumahnya, berapa penghasilan rata-rata perhari, kapan direncanakan untuk lepas dari kemiskinan, mereka akan katakan, "...ya tidak perlu sedetail itulah, itu urusannya camat, lurah, ketua RT yang lebih tau". Gila...mau mengentaskan kemiskinan nggak cukup hanya mengetahui jumlahnya saja pak! nanti bapak dibohongi sama camat, lurah dan ketua RT itu.

Pejabat publik di daerah lebih aneh lagi. Mereka akan bereaksi keras jika daerahnya dikategorikan miskin. Bahkan ketika ditemukan orang miskin yang kelaparan, gizi buruk, dan kehidupan sub-standard, mereka enteng saja mengatakan itu karena mereka tidak melapor kepada RT atau lurah, weh!
Pokoknya daerahnya aman-aman saja. Kalaupun ada kemiskinan, itu masih dalam batas kewajaran. (memangnya miskin itu ada batas wajarnya?). Nah...ini yang lebih seru. Ketika menerima informasi akan ada bantuan dari pusat, atau akan ada kunjungan pejabat, seperti Menteri Negara PPDT, mereka sibuk mengagendakan kunjungan sang menteri ke kantong-kantong kemiskinan (ternyata sangat banyak), dan merekayasa data agar dapat dikategorikan sebagai daerah tertinggal yang perlu mandapat bantuan (nah kamu ketahuan). Sampai kapan orang miskin jadi komoditas?

Sebenarnya, kalau orang miskin itu diberi kesempatan untuk bicara, mereka akan katakan:
"Kami tidak perlu bantuan yang berlabel kemiskinan itu, karena disamping tidak mendidik, bantuan itu lebih banyak jatuh ketangan orang-orang yang pintar merekayasa dirinya berpura-pura miskin. Bantaun itu juga akan mengajarkan kami untuk menjadi pengemis, dan menunggu uluran tangan pemerintah. Tapi sampai kapan? Sekarang saja pemerintah sudah keringat dingin, dan mulai mengurangi subsidi.
Akan lebih baik jika kami masuk dalam program pemberdayaan (empowerment). Cobalah pemerintah daerah itu merubah arah kebijakannya. Setiap satuan kerja perangkat daerah itu diberi tanggung jawab untuk terlibat dalam program pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan itu harus dibuat seperti sekolahan. Ada jadwal kapan masuk sekolah dan kapan akan selesai. Untuk itu, disetiap daerah harus punya sekolah pengentasan kemiskinan itu. Ada lembaganya, ada program, ada dana, dan ada fasilitasnya.
Perlu dibangun laboratorium, bengkel, workshop untuk mendidik orang miskin supaya memiliki kemampuan untuk berproduksi. Kalau mereka tetap dibiarkan dalam kelompok konsumtif, sementara mereka tidak bisa berproduksi atau tidak punya kemampuan/daya beli, nah lantas mereka mau makan apa?

Segera bentuk kelompok masyarakat produktif dan koperasi di daerah. Ada ribuan jenis barang dan jasa yang bisa diproduksi. Mereka tidak produktif karena tidak tahu, tidak punya modal dan tidak kenal pasar. Tugas pemerintah menyediakan itu semua. Dari material bambu saja bisa dikembangkan ratusan jenis barang produksi, mulai dari barang sekecil tusuk gigi, sampai barang sebesar perabotan. Itu baru dari satu jenis bambu. Tunjukkan kepada mereka apa-apa saja bidang usaha produksi, ajarkan cara berproduksi sampai benar-benar bisa, tunjukkan pasarnya (pasar dalam dan luar negeri), kalau perlu buat kebijakan agar semua komponen masyarakat wajib membali, beri modal untuk membeli bahan baku dan peralatan (dijamin tidak akan menunggak seperti BLBI), berikan bantuan manajemen dan pengelolaan keuangan keluarga agar mereka tidak boros. Beri mereka akses kesumber-sumber informasi, sumber pembiayaan, permudah urusannya. Berikan kepada mereka program motivasi, agar rasa kepercayaan dirinya muncul.

Berhentilah untuk sementara menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Banyak kepala daerah ketika ditanya apa program utamanya setelah dilantik? Jawabannya "....membuka daerah terisolasi..." maksudnya tentulah membuka jalan baru ke kawasan-kawasan terisolasi. Ketika jalan itu selesai dibangun, ternyata mempercepat para pemodal untuk menguasai tanah dan lahan serta sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh masyarakat. Mereka bayar lahan dan tanah itu dengan harga murah, lalu masyarakatnya tergusur entah kemana.

Berbagai solusi pengentasan kemiskinan bisa di baca pada buku "Menghapus jejak Kemiskinan, An Unconventional Approach, Kampar Way" Di buku itu semua diurai secara lengkap dan ralistis, implementatif.

Baca selengkapnya......

Negara Bisa Ambruk, Jika Orang Miskin (tertindas) Berdo’a

Ketika ingin mendongkrak popularitas, baik untuk mempertahankan kedudukan, atau saat akan bertarung dalam pemilihan umum atau pilkada, jargon “serba gratis” tak pelak selalu menjadi tema yang diusung oleh para petarung politik itu. Tema yang selalu berhasil membius nalar orang-orang kepepet. Tujuannya, katanya, untuk membela kaum miskin. Padahal, “serba gratis” itu tidak akan pernah dapat mengangkat dan melepaskan orang miskin untuk keluar dari orbit kemiskinan, tanpa empowerment. Serba gratis hanya akan menyebabkan mereka menjadi mengidap penyakit ketergantungan, ketergantungan kepada uluran tangan pemerintah. Tapi sampai kapan? Sekarang saja pemerintah sudah bersimbah keringat untuk mebiayai semua program bersubsidi. Masalah kemiskinan kelak akan menyebabkan orang kaya akan tidak bisa tidur nyenyak di negeri ini, bila polarisasi sosial itu tidak segera diatasi, percayalah. Pada titik keadaan tertentu orang akan nekad, brutal, anarkis, menabrak rambu dan ketentuan hukum, dan kehilangan nalar.

Jika dibiarkan sendiri, kita sangat yakin pemerintah tidak akan pernah mampu mengentaskan kemiskinan, apalagi menghapus dari negeri ini. Anehnya lagi, pihak eksekutif dan legislatif lebih suka memperdebatkan angka kemiskinan dari pada membuat kebijakan yang tertuju langsung kepada episentrum kemiskinan itu. Para pakar lebih banyak berdebat soal teori-teori kemiskinan dari pada membuat konsep jitu yang aplikatif untuk menghapus kemiskinan itu. Yang lebih parah lagi, banyak pihak pengambil keputusan sangat percaya bahwa kemiskinan tidak mungkin di entaskan, hanya karena satu alasan; “...mereka sudah miskin dari sononya”. Mengapa kita tidak bercermin dari pemberian hadiah Nobel kepada seorang Muhammad Yunus? Setiap jeritan, tangis, umpatan, dan rasa kesal orang-orang miskin adalah do’a yang didengarkan. Negara bisa ambruk. Buku “Menghapus Jejak Kemiskinan, An Unconventional Approach, Kampar Way” mengupas tuntas, dan memberi solusinya.

Baca selengkapnya......