Pengadaan Barang/Jasa Digital. vs Cyber Crime

Dalam usaha penerapan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah Indonesia secara perlahan mulai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Pemerintah Indonesia membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat dalam hal penerapan pemerintah yang bersih, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Millenium Challenge Corporation (MCC), berupa kerja sama proyek LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik),. Sistem ini diprediksi oleh kalangan pemerintah akan mampu melawan berbagai kejahatan tender yang selama ini menjadi salah satu permasalahan serius dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, tapi mungkinkah?


Teknologi memang semestinya membawa perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Satu kendala besar yang mungkin akan dihadapi oleh pemerintah justeru bukan berasal dari penguasaan teknologinya, karena MCC akan membantu perangkat lunak dan penyiapan SDM. Masalahnya adalah minimnya infra struktur daerah, dan satu lagi yang paling serius, yaitu sulitnya merobah mindset orang Indonesia (pemerintah dan masyarakat) dari sistem manual menuju sistem digital.

Kita masih ingat, bagaimana bangganya pemerintah/pemerintah daerah memperkenalkan sistem KTP on-line (maaf, istilah ini kurang pas, emangnya chating…). Waktu itu saya membayangkan istilah on-line ini sama seperti melakukan chating. Jadi, dari rumah kita bisa saling berkomunikasi dengan pihak aparat kantor kecamatan, mengimput data, lalu selesai. Tapi ternyata KTP on-line itu pelaksanaannya di daerah masih amburadul. Alasannya, sangat masuk akal, karena listrik di kantor-kantor kecamatan sering mati. Jika alasan ini benar, maka pemerintah perlu membuat suatu kebijakan, yaitu mempersamakan kantor kecamatan sama seperti rumah pejabat, yang 24 jam dalam sehari sepanjang tahun tidak pernah mengalami pemadaman listrik.

Kembali kepada sistem pelayanan pengadaan secara elektronik (mudah-mudahan tidak menggunakan istilah tender on-line), menurut Paul Simonett (advisor MCC), berdasarkan data yang dipublikasikan oleh World Bank, proses pengadaan secara elektronik bisa menghemat biaya antara 10-20%. Di Indonesia, penerapan sistem ini bekerja sama dengan Bappenas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, KPK dan Mahkamah Agung. Untuk proyek percontohan, sistem ini mulai diterapkan secara terbatas pada lima provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Provinsi Gorontalo. Untuk memayungi pelaksanaan sistem ini, sekarang sedang dipersiapkan Peraturan Presiden tentang LPSE, yang sudah dalam tahap pembahasan antar departemen.

Yang sangat menarik adalah pendapat para pakar yang merasa optimis bahwa sistem layanan pengadaan secara elektronik akan mampu melawan kejahatan tender. Alasannya adalah karena dalam sistem ini, antara penyedia jasa dengan panitia selama proses tender, tidak perlu bertatap muka (kalau silaturrahmi di masjid boeh, mungkin), sehingga bisa menghindari praktik KKN. Antara panitia dengan penyedia jasa dimungkinkan untuk bisa saling bertukar dokumen elektronik. Tapi saya jadi bertanya, bagaimana untuk menghindari saling tatap muka jika dalam proses lelang memerlukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) lapangan?

Pada kenyataannya, praktik KKN juga tidak mengharuskan antara pelakuknya saling bertatap muka.Tapi, bagaimanapun juga, langkah pemerintah ini adalah sebuah terobosan besar yang perlu diapresiasi secara postif. Saya memprediksi bahwa penerapan sistem ini akan lebih efektif jika pemerintah juga berusaha melakukan upaya-upaya untuk merobah mindset dan mental para pelaku pembangunan di Indonesia. Apalagi kemajuan teknologo tidak hanya dimanfaat untuk kebaikan semata, tetapi juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Cyber crime adalah salah satu ancaman yang sangat serius bagi penerpan sistem ini.

Baca selengkapnya......

Berharap peningkatan kualitas pembangunan dari SKTK

Pada hari Jum’at, 25 April 2008 yang lalu, saya menyampaikan makalah berjudul “Manajemen Proyek”, dan “Bisnis Kontraktor” pada acara Sertifikasi Keterampilan Tenaga Kerja (SKTK), yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Keterampilan Unit Pendidikan dan Pelatihan Jasa Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Riau.
Kita semua patut mengapresiasi dengan sunguh-sungguh keinginan berbagai pihak, baik pihak pemerintah, pihak pebisnis jasa konstruksi, maupun masyarakat pelaku pembangunan di negara ini, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan produk pembangunan. Pelaksanaan dan produk pembangunan memang selalu menjadi pembicaraan miring, menjadi stigma yang melekat pada para pelaku pembangunan. Jika persoalan ini tidak segera dibenahi maka cara pandang dan stigma ini akan sulit untuk diluruskan.

Masyarakat memang sangat diharapkan berperan sebagai social control, yang bisa mengawasi jalannya pembangunan. Dan pengawasan itu hendaknya dilakukan secara komprehensif, sejak awal hingga akhir. Pengawasan itu harus dimulai sejak adanya usulan masyarakat berdasarkan kebutuhan (bukan keinginan) untuk sebuah proyek kepada pemerintah, pembahasan di legislatif, hingga akhir pelaksanaan proyek. Dengan demikian, masyarakat yang ingin melakukan pengawasan dapat memahami input, output, outcome dan impact proyek, lalu kemudian memberikan penilaiannya. Jangan mengawasi secara sepenggal-sepenggal, karena bisa menimbulkan konplik. Bagaimanapun juga, sebuah proyek adalah proses dalam sebuah system, yang merlukan waktu, mekanisme, dan sangat banyak melibatkan sumberdaya.

Setiap langkah dalam proses itu sangat rawan terhadap penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan itulah yang harus dikontrol. Tidak jarang penyimpangan itu direncanakan secara sistematis, berulang-ulang dan melibatkan banyak orang dan pihak. Hal-hal semacam itulah yang perlu diawasi oleh masyarakat.. Pada tulisan terdahulu, saya mengungkap sebahagian kejahatan tender/lelang yang umum terjadi di tengah penyelenggaraan tender/lelang proyek pemerintah di Indonesia.
Beberapa orang peserta SKTK meminta diagram proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang sebahagian saya posting di sini.

Kita berharap, semoga dengan penyelenggaraan SKTK ini akan memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan produk pembangunan di Indonesia. (Tulisan yang berhubungan dapat dibaca pada buku “Menghapus Jejak Kemiskinan, An Unconventional Approach, Kampar Way” karya: Alfian Malik, ISBN 978-979-792-128-6)

Baca selengkapnya......

Kenali Kejahatan Tender

Sulit untuk dibantah, bahwa proses pelelangan project pemerintah yang dibiayai dengan dana APBN/APBD, tidak bersih dari segala kejahatan. Kejahatan itu dapat dilakukan oleh peserta lelang, oleh panitia lelang dan bahkan oleh orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam proses lelang. Dua komponen, peserta dan panitia lelang, bahkan secara bersama-sama dapat pula melakukan kejahatan. Begitu pula halnya dengan pihak ketiga, meskipun atas prakarsa salah satu diantara kedua komponen tersebut, sering pula terlibat di dalam kejahatan lelang.

Kejahatan lelang biasanya berawal jauh hari sebelum proses lelang itu dimulai. Akan tetapi, imbasnya akan masih terasa jauh hari setelah lelang berakhir. Bahkan setelah pekerjaan yang dilelangkan selesai, kejahatan itu masih memberi dampak terhadap lelang tahun berikutnya. Ia seperti mata rantai yang yang sulit diputus.

Kalau kita mau berkata jujur, sesungguhnya kejahatan lelang tidak berdiri sendiri pada proses lelang itu. Tetapi memiliki keterkaitan dengan beberapa proses sebelum dan sesudahnya. Oleh sebab itu, ada baiknya kita membagi bentuk kejahatan berdasarkan tiga pase, sebelum lelang, selama lelang, dan sesudah lelang. Mungkin saja bentuk dan jenis kejahatan lelang akan berbeda pada suatu daerah, namun memiliki implikasi negatif yang sama terhadap pelaksanaan project pemerintah, dan terhadap kemajuan dunia usaha jasa konstruksi Indonesia. Berikut ini beberapa diantara kejahatan lelang dimaksud. Mungkin saja masih banyak jenis yang lain yang tidak sempat diungkap dan ditulis pada artikel ini.

Kejahatan sebelum lelang.

1. Persengkokolan antara pihak legislatif dengan eksekutif untuk mengusulkan suatu kegiatan. Ciri-ciri kegiatan ini antara lain; tidak pernah diusulkan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, atau musyawarah pada tingkat yang lebih rendah, tidak berorientasi kepada penyelesaian persoalan yang telah, sedang dan akan dihadapi oleh masyarakat, tidak didasarkan kepada kebutuhan, melainkan kepada keinginan kelompok tertentu. Kelak setelah mendapat persetujuan baik pada program maupun anggarannya, maka pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan yang di persekongkolkan ini akan berupaya mempengaruhi panitia lelang agar memberikan pekerjaan tersebut kepada orang atau perusahaan tertentu. Kejahatan ini bukan saja merugikan dunia usaha jasa konstruksi, tetapi juga kerugian masyarakat secara umum. Karena kelak masyarakat akan melihat pembangunan suatu proyek yang tidak bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri.
2. Melakukan mark-up harga dan manipulasi kuantitas oleh satuan kerja teknis. Biasanya kejahatan ini dilakukan terhadap pekerjaan atau kegiatan yang sulit untuk mengukur kualitas dan kuantitasnya secara pasti, baik disebabkan oleh kondisi lokasi maupun oleh tingkat kesulitan pekerjaan. Mark-up dan manipulasi dilakukan untuk memperbesar kontribusi keuntungan. Sama seperti kejahatan di atas, pekerjaan ini kelak akan diberika kepada orang atau perusahaan tertentu melalui berbagai cara saat pelelangan.
3. Menciptakan suatu kondisi, seolah-olah ada suatu kegiatan masih bermasalah dengan lokasi atau data fisiknya. Perlu dicurigai, boleh jadi pekerjaan atau kegiatan ini sudah diprediksi oleh pihak tertentu akan memberikan keuntungan yang besar. Sehingga perlu di tunda pelelangannya. Biasanya penundaan ini sampai nantinya pihak tersebut melihat kondisi yang lebih kondusif untuk melakukan pengaturan lelang. Biasanya setelah pekerjaan atau kegiatan lain sudah diumumkan pemenangnya. Kejahatan semacam ini lebih halus, sulit untuk dipahami oleh rekanan yang tidak jeli.
4. Adanya permintaan dari pejabat tertentu kepada bawahan atau panitia lelang, untuk mengamankan beberapa paket kegiatan. Ini sudah sangat lumrah, meskipun biasanya para pejabat akan memberi statement dan istruksi kepada semua pihak untuk melaksanakan pelelangan dengan fair dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Kepentingan semacam ini selalu ada dimana-mana.. Katanya, bukanlah bawahan yang bijak, kalau tidak bisa mengamankan kepentingan atasan. Bahkan, bawahan dianggap gagal untuk menduduki jabatan tertentu hanya karena tidak mampu melaksanakan misi mengamankan kepentingan atasan, yang sesungguhnya tidak ada hubungan dengan tugas pokok dan fungsi kedinasannya.
5. Persekongkolan antara sesama panitia lelang, antara panitia dengan orang atau perusahaan tertentu, antara panitia dengan asosiasi jasa konstruksi, antara panitia dengan lembaga keuangan non-bank, antara panitia dengan pabrik dan pemegang merek/lisensi tertentu. Persekongkolan ini biasanya lebih banyak bermain pada aturan dan ketentuan pelelangan. Aturan dan ketentuan akan dibuat sedemikian rupa sehingga terkesan tidak bertentangan dengan perundangan padahal sangat mempersulit peserta lelang.
6. Panitia selalu menggunakan ukuran minimum bila menyangkut penyediaan waktu dan hak lain peserta lelang, tetapi akan menggunakan persyaratan maksimum bila menyangkut kewajiban peserta lelang.

Kejahatan selama proses lelang.

1. Membuat pengumuman lelang yang sifatnya kurang informatif, tidak begitu jelas, informasinya bertingkat sehingga setelah membaca pengumuman di suatu media, diminta untuk membaca pengumuman di tempat lain (lanjutan) demikian seterusnya, sehingga cenderung memakan waktu, pada hal waktu memang sangat terbatas itu. Melakukan berbagai rekayasa bersama dengan pihak penyedia media tempat dimana suatu pengumuman akan diumumkan, yang intinya adalah agar pengumuman itu lebih sulit untuk ditemukan dan diakses. Ini jenis kejahatan klasik, dan hampir berulang setiap tahun.
2. Melalui lobbi rekanan yang berpengaruh, pada saat acara penjelasan pekerjaan (aanwijzing), seluruh calon peserta lelang sepakat untuk tidak secara bersama-sama dengan panitia untuk melakukan peninjauan lokasi pekerjaan (aanwijzing lapangan). Kejahatan ini kemudian akan sangat merugikan banyak peserta lelang, terutama mereka yang tidak mengenal kondisi lapangan.
3. Panitia, bekerja sama dengan pihak tertentu di internal pemerintah, menyediakan jasa pembuatan dokumen penawaran dengan bayaran lumayan mahal. Banyak peserta lelang terjebak dengan menggunakan jasa ini, karena merasa bahwa penawaran yang dibuat oleh pihak internal ini sudah aman, baik dari sisi kelengkapan maupun kewajaran harga. Padahal, jasa ini akan dipergunakan oleh banyak peserta lelang untuk paket kegiatan/pekerjaan yang sama. Kejahatan ini sering menimpa peserta lelang yang tidak punya kemampuan untuk membuat sendiri penawarannya, dan peserta pemula.
4. Atas pengaruh pihak tertentu, beberapa waktu menjelang pemasukan penawaran akan terjadi hal-hal di luar perkiraan peserta lelang. Seperti; hilangnya materai dari pasaran termasuk di Kantor Pos, layanan photocopy tutup atau tidak menerima order lagi karena sudah kelebihan order, listrik dari PLN sewaktu-waktu padam, hidup dan padam lagi, sehingga menyulitkan bagi peserta lelang tertentu yang tidak mengantisipasi persoalan ini dari awal. Ada lagi kegiatan pertunjukann kesenian, pertandingan olah raga yang dibuat sangat menarik dalam rentang waktu tertentu, sehingga banyak peserta lelang yang menunda-nunda penyelesaian dokumen penawaranya.
5. Banyaknya dokumen dan kelengkapan administrasi penawaran yang tidak otentik. Hal ini banyak terlihat pada dokumen neraca dan kekayaan, tenaga ahli perusahaan, peralatan dan pengalaman perusahaan. Kejahatan ini dilakukan oleh peserta lelang yang tidak professional yang memang tidak memiliki tenaga ahli, peralatan dan manajemen yang baik.
6. Munculnya berbagai spekulasi tentang harga penawaran yang wajar. Issu semacam ini sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi pihak lain. Biasanya, pihak yang mempercayai issu ini akan segera merombak nilai penawarannya. Bahkan ada diantaranya, berulang kali merobah nilai penawaran sampai menjelang waktu pemasukan penawaran. Karena terlalu terburu-buru, tidak sempat untuk memeriksa kebenaran pengetikan dalam penawarannya.
7. Ada pihak tertentu yang menawarkan jasa kepada calon peserta lelang agar tidak ikut lelang, atau mau mengalah, dengan imbalan sejumlah uang. Jika cara ini tidak berhasil, maka akan ada intimidasi, terror dan ancaman fisik, baik terhadap diri, keluarga, maupun terhadap perusahaan. Ini tergolong kejahatan yang berani.
8. 8. Secara terang-terangan menghadang dan menghalang-halangi peserta lain untuk tidak bisa memasukkan dokumen penawaran kedalam kotak penawaran. Kejahatan ini biasa dilakukan oleh pihak tertentu yang sudah mengeluarkan biaya cukup banyak untuk mengamankan suatu paket kegiatan.
9. Menyebarkan terror kepada pihak panitia dan memberi ancaman bila perusahaan tertentu tidak menang. Meskipun kejahatan yang berbau premanisme ini hanya dilakukan oleh sebahagian kecil peserta lelang, namun kejahatan inilah yang paling sering diekspos oleh media.
10. 10. Panitia melakukan kerja sama dengan rekanan tertentu untuk memperbaiki berbagai kesalahan dalam dokumen penawaran, tanpa sepengetahuan peserta lelang yang lain. Kejahatan ini sangat halus. Hanya ketidak kompakan panitia lelang saja yang bisa membongkar kejahatan ini. Tapi apabila seluruh anggota panitia kompak dan menutupi kasus ini, maka sudah dapat dipastikan akan berjalan mulus.
11. Panitia memutuskan pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi. Namun evaluasi ini sangat subjketif karena memang idak ada ukuran kuantitatif yang bisa mengukur sebuah penawaran lebih baik dari penawaran yang lain, baik dari sisi teknis administratif, kewajaran harga, maupun tingkat responsif. Jadi panitia memang punya kewenangan untuk menentukan pemenang bila memenuhi persyaratan teknis dan administratif. Kewenangan inilah yang sering disalah gunakan untuk kepentingan tertentu. Kejahatan ini mungkin kejahatan yang paling sering dijumpai dalam setiap proses lelang.
12. Jika suatu paket pekerjaan sulit untuk ditentukan pemenangnya, misalnya akibat beberapa pihak ngotot untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, maka panitia akan melakukan penyelesaian kompromi, dengan menunjuk pemenang bersama antara pihak-pihak yang ngotot. Setelah kompromi dicapai, kemuddian secara resmi akan menunjuk salah satu perusahaan dari orang-orang yang berkrompomi itu.
13. 13. Panitia akan memenangkan perusahaan yang harga, syarat teknis dan adminsitratifnya dalam batas ambang layak dimenangkan. Kepada perusahaan tersebut, panitia meminta sejumlah kompensasi, yaitu selisih antara harga penawaran perusahaan tersebut dengan harga terendah.

Kejahatan setelah lelang.

1. Jual beli paket pekerjaan/kegiatan antara pemeneng lelang dengan peserta lelang lain, atau dengan panitia lelang, atau dengan pihak internal pemilik kegiatan. Kejahatan ini tergolong sangat sering terjadi, terutama dilakukan oleh pihak yang memang tidak punya kemampuan untuk bekerja. Mereka ini hanya ingin mendapatkan uang secara instant. Biasanya paket pekerjaan dijual dengan harga tertentu sehingga bisa menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti lelang plus keuntungan. Akibat kejahatan ini, rekanan yang lebih professional akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Bagi peserta lelang yang kalah, kemudian merasa tidak puas dengan kekelahannya, diberi hak untuk menyampaikan sanggahan sebagaimana diatur dalam ketentuan lelang. Tetapi, banyak diantara peserta lelang yang memilih untuk mengancam panitia, melakukan penganiayaan secara fisik, merusak harta benda, bahkan sampai melakukan perusakan terhadap asset pemerintah. Ini adalah kejahatan yang sering terjadi pasca tender.
3. Peserta lelang yang merasa tidak puas, bekerja sama dengan panitia lelang, dan atau dengan pihak internal satuan kerja, membongkar semua kecurangan yang dilakukan oleh rekan panitia lain, membuat laporan dan pengaduan kepada pihak kepolisian dan kejaksaaan. Meskipun hal ini, di satu sisi bersifat positif, akan tetapi tujuannya lebih banyak kerana rasa dendam. Tidak jarang yang membuat laporan adalah peserta lelang yang memang tidak layak dimenangkan, baik karena kesalahan teknis, administratif, bahkan mereka sebenarnya juga telah melakukan kejahatan dengan memalsukan berbagai dokumen.

Itulah beberapa diantara kejahatan lelang yang mesti diwaspadai oleh para pengusaha jasa konstruksi yang ingin mengikuti pelelangan/tender project pemerintah.

Baca selengkapnya......

Tender,...menang, atau untung!

Ada dua pertanyaan yang mesti dijawab sebelum Anda mengikuti tender/lelang. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengikuti tender/lelang untuk bisa keluar sebagai pemenang. Pertanyaan kedua, apakah Anda menghendaki keuntungan dari project yang akan dikerjakan. Kedua pertanyaan ini sangat berpengaruh terhadap harga penawaran dan langkah-langkah yang harus diambil dalam proses tender. Ingat, menang belum tentu dapat untung. Ada lho... peserta yang mengikuti tender hanya buat jaga gengsi.

Jika kedua pertanyaan itu sudah ditemukan jawabannya, selanjutnya cermati tips & tricks selanjutnya :

• Baca dokumen pra/pascakualifikasi dengan seksama
• Persiapkan semua persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan, jauh hari sebelum waktu pemasukan penawaran. Terutama persyaratan yang berhubungan dengan pihak ketiga. Anda bisa dipersulit oleh pihak tertentu (materai bisa tiba-tiba hilang dari peredaran, beberapa tempat potocopy tutup dengan alasan kelebihan order, bahkan pada saat tertentu listrik bisa padam,....aneh kan?)
• Lakukan survey harga secara langsung ke pasar, langkah ini sangat membantu dalam membuat harga yang responsif
• Buat sendiri penawaran Anda, jangan percaya kepada pihak manapun. Ada kejahatan tender dibalik itu semua, nanti kita bahas lebih serius!
  
• Jangan terpengaruh oleh informasi tentang harga penawaran wajar. kewajaran itu Anda sendiri yang lebih tahu. Boleh jadi informasi yang berkembang sengaja ditiupkan oleh kompetitor Anda.
  
• Periksa kembali semua berkas, keakuratan informasi, kualitas dan kuantitas persyaratan, sebelum dimasukkan kedalam amplop.
• Jangan mencantumkan alamat yang tidak sesuai dengan alamat yang diberikan oleh panitia tender. Meskipun amplop penawaran Anda antar sendiri dan sampai pada alamat yang benar, tepat pada waktunya, namun jika Anda salah menulis alamat, maka Anda akan didiskualifikasi.
• Persiapkan penawaran jauh hari sebelum waktu pemasukan penawaran.

Selamat berkompetisi, yang penting kita mesti peduli kepada kaum miskin...Peduli!

Baca selengkapnya......

Tips & Tricks Tender/Lelang Project Pemerintah

Sekarang hampir semua daerah sedang mempersiapkan proses tender/lelang. Bagi para pengusaha jasa konstruksi yang merencanakan untuk ikut serta dalam tender/lelang tersebut, terutama bagi pemula, harus mempersiapkan diri. Karena tender/lelang itu adalah sebuah kompetisi yang rawan penyelewengan. Mungkin beberapa penjelasan dan keterangan di bawah ini bisa membantu;

- Pastikan bahwa Anda benar-benar berminat untuk suatu project yang sesuai dengan kemampuan sumber daya dan pengalaman. Bukan hanya untuk sekedar ikut-ikutan, apalagi untuk mengharapkan uang jasa jika mau mengalah, karena ada resiko lain akan menunggu!

- Jangan tergiur hanya karena melihat besarnya nilai suatu pekerjaan/kegiatan. Sesungguhnya semakin besar nilai suatu project semakin besar pula resiko didalam pengerjaannya. Tidak selamanya pekerjaan bernilai kecil akan memberikan keuntungan yang lebih kecil bila dibandingkan pekerjaan yang lebih besar, camkan ini!

- Pastikan bahwa semua dokumen perusahaan masih berlaku, sah dan autentik. Ingat , jangan coba-coba memalsukan dokumen, sekecil apapun dokumen itu. Anda bisa berhadapan dengan aparat hukum

- Cari informasi tentang siapa saja yang berminat pada paket pekerjaan yang sama. Boleh jadi sudah ada gerakan-gerakan terselubung yang mengatur paket dimaksud. Jika demikian, Anda lebih baik mundur. Dipastikan bahwa paket ini tidak aman.

- Jika ketiga hal di atas tidak ada masalah, Anda boleh mendaftar untuk mengikuti pelelangan.

- Pelajari dokumen lelang dengan seksama. Jangan segan-segan untuk bertanya kepada pihak manapun, jika ada hal-hal sekecil apapun, yang tidak/belum Anda pahami. Banyak orang menganggap remeh pada isi dokumen, dan hanya melihat pada masalah tertentu saja. Dokumen lelang mengandung isi yang dapat memandu Anda untuk mengikuti proses lelang dengan benar.

- Jangan lupa untuk melakukan survey sendiri terhadap lokasi pekerjaan, untuk memastikan bahwa Anda paham dengan kondisi lokasi. Banyak dokumen lelang yang tidak dapat memberikan informasi secara detail tentang keadaan loklasi.
- Jika Anda sudah yakin mampu menjadi competitor, silahkan melakukan persiapan lebih lanjut.

Semoga bermanfaat, selamat berkompetisi. Hanya ada dua kemingkinan yang akan dapatkan, menang atau kalah.

Baca selengkapnya......

Tender....menggelar pesta yang kerap rusuh, kisruh dan brutal

Hari-hari ini hingga beberapa bulan kedepan, daerah akan menggelar pesta tahunan yang popular dengan istilah tender atau lelang. Begitu APBN/APBD di sahkan, sejak itu pula daerah diserang demam tender. Demam ini bukan saja menyerang pengusaha jasa konstruksi, tetapi juga masyarakat awam. Banyak daerah yang menjadikan APBN/APBD sebagai motor penggerak roda perekonomiannya. Lihat saja, sebelum proyek-proyek pemerintah menggeliat, perekonomian daerah ikut tertidur. Pedagang pasar tradisional ikutan lesu. Itulah sebabnya tender proyek pemerintah ditunggu oleh banyak pihak.

Banyak media massa daerah memberitakan tentang persiapan lelang yang melibatkan pihak keamanan, sebuah ironi atau penomena apa? Beberapa tahun terakhir ini proses tender memang menjadi hal yang menakutkan. Banyak intimidasi, terror, benturan fisik, bahkan perusakan asset daerah menyertai pesta ini. Banyak aparatur pemerintah yang mesti lari bersembunyi entah dimana untuk menghindar dari kekisruhan ini.

Tetapi mengapa tender selalu rusuh, kisruh dan brutal?

Secara matematis rasio antara jumlah paket pekerjaan yang ditenderkan dengan jumlah perusahaan yang ada sangat-sangat tidak seimbang. Bayangkan saja, ada paket pekerjaan yang diikuti oleh sampai seratus perusahaan. Jika pemenangnya hanya satu, bearti ada sembilan puluh sembilan yang kalah. Artinya, ada 99% peserta yang berpotensi untuk melakukan kebrutalan. Belum lagi panitia lelang yang arogan, dan melakukan berbagai tindak kecurangan, menyulut kebrutalan itu, gila.

Usai pesta, bukan berarti semuanya beres. Peraturan mengizinkan bagi pihak yang merasa tidak puas untuk menyampaikan sanggahannya. Bahkan ada pihak yang merasa perlu membawa masalah ini ke jalur hukum. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan kemudian, masalah pasca tender tak kunjung selesai. Aparatur pemerintah menjadi sibuk menyelesaikan berbagai kasus, baik di kepolsisian, kejaksaaan atau secara pribadi. Akibatnya mereka tidak lagi bisa melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Belum lagi mereka yang lari dan bersembunyi entah dimana untuk menghindari terror dan ancaman. Jika begitu apa jadinya pembangunan itu? Aparatnya saja entah dimana.

Ada beberapa hal dapat disarankan;
Pertama, Satuan Kerja/Dinas yang memiliki anggaran pembangunan sebaiknya tidak dilibatkan dalam proses tender. Mereka hanya berwenang mengikat kontrak untuk kemudian terfokus kepada pelaksanaan pembangunan dan bertanggung jawab atas produk pembangunan itu. Kedua, Pemerintah Pusat dan Daerah harus membentuk Komisi Lelang yang bertugas menyelenggarakan tender/lelang. Ketiga, menyempurnakan regulasi tentang pendirian perusahaan (membuat atau mendirikan perusahaan jasa konstruksi di Indonesia tergolong sangat sulit, sesulit mendirikan warung-warung rokok pinggir jalan). Kasihan dong, sama mereka yang benar-benar professional.

Tulisan seputar lelang dan tender ini pernah dimuat di harian Riau Pos 20 Juli 2005, dan di dalam buku “Menghapus Jejak Kemiskinan, An Unconventional Approach, Kampar Way”

Baca selengkapnya......